Sidang Paripurna MPR Pilih Pengganti Gibran Resmi Diundur

Infovalid.news (JAKARTA) – Sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk memilih wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka, resmi diundur. Pelaksanaan sidang yang tadinya ditetapkan pada 2 Desember 2026 digeser menjadi Rabu 9 Desember 2026 mendatang. Pengunduran ini dinilai bertabrakan dengan agenda DPR dan DPD. Di samping itu, beberapa fraksi meminta agar persiapan verifikasi kandidat dimulai lebih awal, mengingat tahapan tersebut hanya berdurasi 14 hari menjelang sidang paripurna.

Menurut Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman, gagasan memundurkan jadwal ini timbul setelah berbagai fraksi menimbang padatnya jadwal kegiatan dewan.  Seperti rapat komisi dan kunjungan kerja, yang berisiko tumpang tindih dengan pelaksanaan sidang. Namun, meskipun bergeser, susunan acara sidang tidak mengalami perubahan dan berfokus pada pemilihan, pelantikan, serta pengesahan wakil presiden yang terpilih.

Habiburokhman menilai, tata cara verifikasi dokumen pendidikan tersebut harus disusun secara cermat guna mencegah timbulnya polemik serupa yang sempat terjadi di masa lalu. Ia memberi ilustrasi bahwa verifikasi ijazah jenjang SMA harus dikoordinasikan dengan kementerian bidang pendidikan dasar dan menengah, sedangkan keabsahan ijazah pendidikan tinggi diperiksa melalui lembaga yang berwenang.

Selain itu, aspek tes kesehatan dan bebas narkotika bagi para kandidat turut menjadi perhatian MPR. Habiburokhman menyarankan, agar rumah sakit yang dulu ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah bisa mulai melayani pemeriksaan bagi figur yang telah dikabari akan dicalonkan.

Sehingga, lanjutnya, langkah ini diharapkan memberi rentang waktu persiapan yang lebih leluasa bagi kandidat tanpa perlu menanti dimulainya periode verifikasi 14 hari.

“Kami juga akan usulkan agar rumah sakit yang kemarin sudah ditunjuk KPU, sekarang juga sudah membuka kepada para calon yang merasa mungkin sudah diinformasikan akan ditunjuk dan disarankan untuk mempersiapkan diri,” tuturnya.​​​​​​​

Tak hanya itu, kelengkapan berkas dari pihak pengadilan juga dipandang perlu diantisipasi sedini mungkin. Ada dua surat keterangan yang wajib dilampirkan kandidat, yaitu surat keterangan tidak sedang pailit dan surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara lima tahun atau lebih.

Habiburokhman berpandangan, bahwa proses penerbitan dua dokumen hukum tersebut memakan waktu. Ia berkaca pada pengalamannya ketika mengurus berkas pencalonan Prabowo Subianto di masa lalu yang memakan waktu sekitar dua sampai tiga hari.

“Pengalaman kemarin waktu saya ngurus dokumen-dokumennya Pak Prabowo, dua dokumen ini gak gampang-gampang amat ngurusnya, bisa 2 hari, 3 hari. Jangan sampai persoalan-persoalan teknis, bisa menghambat proses kenegaraan kita,” ucapnya.

Untuk itu, ia menyarankan agar Presiden wajib ajukan dua calon 14 hari sebelum sidang penyesuaian jadwal sidang paripurna ini bertalian erat dengan batas waktu pengusulan kandidat wakil presiden. Merujuk Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, MPR bertugas memilih wakil presiden dari dua nama kandidat yang diajukan oleh Presiden.

Sementara itu, ketentuan Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengamanatkan Presiden untuk menyerahkan dua nama kandidat beserta berkas persyaratannya kepada pimpinan MPR selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.

Apabila dihitung mundur dari jadwal baru pada 9 Desember 2026, tenggat penyerahan dua nama kandidat tersebut berada di sekitar tanggal 25 November 2026. Sebaliknya, jika sidang tetap dilaksanakan pada 2 Desember, batas waktu pengajuannya jatuh sekitar 18 November 2026, yang bertepatan dengan hari pembukaan KTT APEC di Shenzhen.

Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto sempat mengemukakan bahwa dirinya baru akan menentukan sosok pengganti Gibran seusai merampungkan agenda lawatan luar negerinya, meliputi KTT ASEAN di Manila dan KTT APEC di Shenzhen pada 18–19 November.

Sedangkan, MPR sendiri telah menerima surat pengunduran diri dari Gibran pada Kamis (12/11/2026). Secara konstitusional, MPR memiliki batas waktu maksimal 60 hari guna memilih figur wakil presiden pengganti.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menuturkan, bahwa jajaran pimpinan MPR, DPR, dan DPD telah bersepakat agar proses pengisian kursi wakil presiden yang kosong ini dapat dituntaskan secara cepat. Keputusan mundurnya Gibran ini terjadi di tengah bergulirnya proses upaya pemakzulan di DPR melalui pengajuan Hak Menyatakan Pendapat. (Infovalid.news-id)

Rekomendasi Untuk Anda