Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Pusat) – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan bahwa norma-norma yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian telah sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memberikan kepastian hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan tata kelola koperasi di tanah air.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Kuasa Hukum DPR RI sekaligus Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, saat memberikan keterangan resmi mewakili lembaga legislatif dalam sidang pengujian materiil (judicial review) perkara Nomor 361/PUU-XXIV/2026 yang digelar bersama Mahkamah Konstitusi (MK) secara daring.
Dalam persidangan tersebut, Nasir memaparkan bahwa pembentuk undang-undang sejak awal telah merancang kerangka regulasi perkoperasian dengan menjaga keseimbangan antara kedudukan anggota sebagai pemilik utama koperasi, kemandirian koperasi sebagai badan usaha demokratis, serta proporsi peran pemerintah dalam fungsi pembinaan.
Menanggapi materi pengujian terkait status keanggotaan, DPR menegaskan bahwa ketentuan pencatatan keanggotaan dalam Pasal 17 ayat (2) UU Perkoperasian bersifat administratif semata. Aturan ini tidak bisa ditafsirkan sebagai bentuk kewenangan absolut atau sepihak bagi pengurus untuk menghapus maupun mengubah status anggota tanpa prosedur yang sah. Segala bentuk perubahan status wajib berpijak pada ketentuan undang-undang dan Anggaran Dasar, termasuk jaminan hak menyampaikan keberatan dan pemulihan status.
Selain itu, DPR menekankan bahwa hak anggota untuk memperoleh keterbukaan informasi mengenai jalannya organisasi dan pengelolaan keuangan telah dijamin secara jelas oleh undang-undang. Pengaturan teknis penyampaian informasi melalui Anggaran Dasar tidak boleh ditafsirkan sebagai celah untuk menghilangkan hak esensial anggota dalam melakukan fungsi pengawasan melalui Rapat Anggota.
Terkait proses pembubaran dan penyelesaian (likuidasi) badan usaha, regulasi yang berlaku juga telah disusun secara ketat untuk melindungi kepentingan anggota, kreditor, maupun pihak ketiga lainnya agar pembagian aset tidak dilakukan secara sewenang-wenang. Pemerintah di sisi lain tetap memegang porsi pengawasan dan pembinaan tanpa melangkaui prinsip kemandirian internal koperasi.
Di tengah proses uji materiil ini, DPR RI juga mengungkapkan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas UU Perkoperasian saat ini tengah bergulir di tingkat Pembicaraan Tingkat I di Komisi VI DPR RI. Namun, dinamika legislasi tersebut ditegaskan bukan sebagai bentuk pengakuan bahwa aturan eksisting bertentangan dengan konstitusi, melainkan bagian dari penyempurnaan hukum yang berkelanjutan demi menjawab tantangan zaman.
(infovalid.news – anah)


