Infovalid.news (Jawa Barat, Bandung) – Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III di Kota Bandung, Jawa Barat, dengan mengangkat tema sentral seputar “Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah dan Desa”.
Dalam forum tersebut, pengaturan mengenai desentralisasi asimetris dinilai tidak harus ditempuh melalui perubahan konstitusi. Para akademisi dan pakar berpandangan bahwa penguatan desentralisasi asimetris sudah cukup diakomodasi melalui undang-undang beserta regulasi turunannya, selama ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 masih memberikan payung hukum dan ruang yang memadai.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadrhan, Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., menjelaskan bahwa Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI Tahun 1945 telah memberikan fleksibilitas konstitusional yang cukup luas untuk merespons keragaman karakteristik daerah di tanah air tanpa memerlukan perubahan mendasar pada konstitusi.
“Menurut saya, Pasal 18 bersifat prinsipil dan membuka ruang yang luas. Tidak ditemukan keterbatasan fundamental untuk mendorong desentralisasi asimetris. Karena itu, pengaturan melalui undang-undang, desain kelembagaan, kebijakan pemerintah, hingga putusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi bagian dari desain tersebut,” ujar Ahmad Ramli.
Ia juga menyoroti pentingnya memasukkan unsur perkembangan ekosistem digital dan mitigasi tantangan global—seperti ketimpangan akses teknologi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta ancaman siber—ke dalam perumusan desain desentralisasi agar pelayanan publik dan perlindungan kepentingan nasional tetap berjalan optimal.
Senada dengan hal tersebut, Akademisi FISIP Unpad, Dr. Dra. Dede Sri Kartini, M.Si., menilai bahwa amandemen atau perubahan terhadap pasal-pasal otonomi daerah dalam UUD 1945 bukanlah kebutuhan mendesak saat ini. Menurutnya, berbagai persoalan yang kerap muncul di lapangan—mulai dari ketergantungan fiskal daerah otonomi khusus, tumpang tindih kewenangan, hingga tingginya biaya politik dalam demokrasi lokal—lebih disebabkan oleh tantangan implementasi dan pengaturan pada tingkat undang-undang.
Sementara itu, Akademisi IPDN, Dr. Petrus Polyando, S.STP., M.Si., Ph.D., memandang desentralisasi asimetris sebagai jalan tengah yang sangat krusial untuk merawat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mengingat Indonesia memiliki kompleksitas keragaman sosial, budaya, dan tingkat peradaban masyarakat (pusparagam), penerapan kebijakan yang seragam dinilai berisiko memperlebar kesenjangan pembangunan antardaerah.
Diskusi strategis ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI Dr. H. Hindun Anisah, M.A., serta sejumlah Anggota Badan Pengkajian MPR RI, di antaranya Dr. H. Ida Fauziah, M.Si., H. Kamrussamad, Ph.D., Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si., Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc., dan H. Teuku Ibrahim, S.T., M.M.
(infovalid.news – anah)


