Infovalid.news (Jawa Barat, Bandung) – Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) Kelompok III di Kota Bandung, Jawa Barat, untuk mendalami agenda strategis terkait rekonstruksi sistem desentralisasi dan demokrasi lokal di Indonesia.
Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr. H. Hindun Anisah, M.A., yang memimpin langsung jalannya diskusi tersebut, menekankan bahwa langkah ini ditempuh untuk menghimpun masukan serta pandangan akademik secara komprehensif. Upaya ini sekaligus menjadi wujud nyata prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation), terutama dalam memetakan apakah berbagai persoalan otonomi daerah memerlukan perubahan mendasar pada tingkat konstitusi atau cukup diselesaikan melalui pembenahan regulasi.
“Ini penting agar gagasan rekonstruksi desentralisasi tidak serta-merta diarahkan pada perubahan UUD NRI Tahun 1945 apabila persoalannya masih dapat diselesaikan melalui penyempurnaan regulasi dan kebijakan,” ujar Hindun.
Dalam forum tersebut, pembahasan juga menyoroti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026 sebagai pijakan hukum penting untuk mengkaji ruang lingkup frasa “dipilih secara demokratis” sebagaimana termaktub dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Sejumlah gagasan turut mengemuka, termasuk wacana penerapan sistem hibrida dalam mekanisme pengisian jabatan kepala daerah—seperti opsi gubernur diangkat atau dipilih oleh Presiden, sementara bupati dan wali kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat.
Meski demikian, Badan Pengkajian MPR RI menegaskan bahwa gagasan tersebut masih memerlukan pendalaman yang matang, utamanya dalam mengukur aspek legitimasi demokratis, efektivitas koordinasi hubungan pusat dan daerah, serta dampaknya terhadap partisipasi aktif masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari rangkaian Focus Group Discussion ini, MPR RI berencana menggelar Konferensi Nasional Konstitusi dengan melibatkan para akademisi, peneliti melalui mekanisme call for papers, serta berbagai unsur masyarakat luas guna memperluas pertukaran gagasan demi merumuskan arah ketatanegaraan yang lebih ideal bagi penguatan otonomi dan kesejahteraan daerah.
(infovalid.news – anah)


