Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta Selatan) – Kasus penipuan berkedok investasi melalui aplikasi rajut syal berlabel ‘Tenun Tonic’ yang merugikan masyarakat hingga miliaran rupiah mendapat perhatian serius dari parlemen. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), secara tegas mendesak Polda Metro Jaya untuk mengusut tuntas perkara tersebut dan menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) guna memulihkan kerugian para korban.
Gus Falah menilai praktik investasi ilegal seperti ‘Tenun Tonic’ merupakan kejahatan berulang yang kerap memangsa masyarakat awam dengan iming-iming keuntungan instan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum diminta bertindak tegas tanpa kompromi.
“Tenun Tonic adalah kejahatan investasi berulang yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, sehingga kami meminta Kapolda Metro Jaya mengusut kasus ini dengan kewajiban menggunakan tindak pidana pencucian uang secara tuntas,” ujar Gus Falah dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pihaknya juga mengimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi daring yang tidak memiliki perizinan serta regulasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Di sisi lain, OJK bersama instansi terkait didorong untuk semakin masif melakukan literasi dan sosialisasi bahaya investasi bodong yang terus bermunculan dengan berbagai modus baru.
Sebelumnya, jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menerima laporan resmi terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi ‘Tenun Tonic’ tersebut. Laporan teregister dengan nomor LP/B/8754/XI/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA pada 16 November 2026, yang dilayangkan oleh seorang pelapor berinisial RW (25) bersama 95 korban lainnya.
Meskipun laporan awal mencatatkan kerugian korban sekitar Rp 1,9 miliar, penyidik kepolisian saat ini masih terus mendalami potensi kerugian total yang diisukan dari narasi yang beredar di masyarakat mencapai angka hingga Rp 200 miliar, termasuk mengusut kemungkinan adanya jaringan pelaku lain serta korban-korban tambahan yang belum melapor.
(infovalid.news – tya)


