Polemik Endorse Kementerian Berbuntut Panjang, Raffi Ahmad Sampaikan Permohonan Maaf Terbuka dan Gelontorkan Dana Rp15 Miliar

Infovalid.news (DKI Jakarta, Jakarta) – Figur publik sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad, akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui akun Instagram pribadinya menyusul polemik kerja sama antara perusahaannya dengan sejumlah kementerian yang belakangan ini menjadi sorotan tajam publik.

Dalam pernyataan resminya, Raffi menegaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai bentuk pertanggungjawaban moral guna menjawab berbagai keresahan masyarakat. Polemik ini sendiri mencakup kerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang dijalin sebelum dirinya mengemban jabatan publik, serta kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berlangsung di masa jabatannya.

Sebagai wujud komitmen nyata, Raffi bersama rekan-rekannya di kelompok The Duda’s Minus One—yang terdiri dari Ariel, Desta, dan Gading Marten—sepakat mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar. Dana tersebut akan difokuskan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, khususnya para korban terdampak bencana di wilayah Pidie Jaya dan Gayo Lues, melalui pembangunan infrastruktur bendungan, dukungan logistik, dan program bantuan sosial lainnya.

Raffi juga menekankan bahwa dana bantuan sebesar Rp15 miliar tersebut bersumber dari dana pribadinya serta penggabungan seluruh honorarium yang diterima oleh Ariel, Gading, dan Desta dari kontrak kerja sama dengan KKP. Suami Nagita Slavina ini memastikan bahwa honorarium para kru produksi, pekerja lapangan, UMKM lokal, dan pihak-pihak yang telah bekerja secara profesional sama sekali tidak mengalami pemotongan.

Di samping itu, Raffi menyatakan kesiapan penuh untuk bersikap transparan dan akuntabel di bawah pengawasan lembaga berwenang seperti Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2024 terkait aktivitasnya sebagai pekerja seni, di mana KPK menyatakan kegiatan tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Kendati demikian, ia menyadari bahwa aspek etika, kepatutan, dan kepercayaan publik harus selalu diutamakan dalam setiap keputusan yang diambil ke depan.

(infovalid.news – anah)

Rekomendasi Untuk Anda