Infovalid.news (Maluku, Ambon) – Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, menekankan pentingnya kontribusi nyata serta keterlibatan aktif elemen masyarakat melalui Gerakan Membangun Bumi Kalwedo (GMBK) dalam mendukung akselerasi pembangunan daerah dan kemajuan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Pesan tersebut disampaikan dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf Ahli Wali Kota Ambon Bidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Alexander Hursepuny, saat pembukaan Kongres I GMBK di Gereja Ebenhaezer, Jemaat GPM Benteng Karang, Dusun Ama Ory, Negeri Passo, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Kamis (19/11/2026).
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa meskipun pemerintah memegang mandat dan kewenangan untuk merumuskan serta menjalankan kebijakan pembangunan, keberhasilannya sangat ditentukan oleh dukungan serta kolaborasi lintas sektor bersama masyarakat.
“Pemerintah memang memiliki mandat dan kewenangan untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan pembangunan, tetapi keberhasilannya sangat ditentukan oleh dukungan, partisipasi, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat,” ujar Hursepuny membacakan sambutan Wali Kota.
Ia menilai keberadaan organisasi kemasyarakatan maupun paguyuban daerah memiliki posisi strategis sebagai jembatan penghubung antara warga dan pemerintah, sekaligus ruang untuk mengonsolidasikan gagasan dan mengembangkan potensi sumber daya manusia (SDM) secara konstruktif.
“Terkait Gerakan Membangun Bumi Kalwedo atau Maluku Barat Daya, Pemerintah Kota Ambon berharap gerakan ini dapat mengambil peran nyata dengan semangat persatuan dan kecintaan terhadap daerah, serta menjadi mitra konstruktif dalam memberi masukan dan solusi atas berbagai tantangan pembangunan,” tegasnya.
Kongres I GMBK yang berlangsung selama tiga hari ini tidak hanya berfokus pada penguatan internal organisasi, tetapi juga dirangkaikan dengan aksi pengabdian sosial kepada masyarakat berupa penyuluhan pengelolaan sampah, edukasi hukum, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis.
Selain bakti sosial, forum ini juga menggelar diskusi publik bertajuk “Blok Masela + RUU Daerah Kepulauan: MBD Dapat Apa?” untuk membedah peluang, tantangan, dan hak-hak masyarakat Maluku Barat Daya dalam tata kelola sumber daya alam serta regulasi wilayah kepulauan. Wali Kota berharap forum intelektual tersebut mampu melahirkan rekomendasi konkret yang berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.
“Kita membutuhkan diskusi yang tidak berhenti pada identifikasi persoalan, tetapi mampu melahirkan rekomendasi dan gagasan untuk ditindaklanjuti yang memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Pembukaan Kongres I GMBK tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon Apries Gaspersz, akademisi Prof. A. Watloly, serta jajaran tokoh masyarakat dan tokoh pemuda asal Kabupaten Maluku Barat Daya.
(infovalid.news – tya)


