Infovalid.news (Maluku, Ambon) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku melayangkan kritik tajam terhadap pengelolaan infrastruktur sumber daya air di daerah. Pasalnya, sebanyak 102 embung yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Maluku dinilai tidak berfungsi secara optimal akibat lemahnya perawatan dan pemeliharaan dari pihak berwenang.
Sorotan tersebut disuarakan secara tegas oleh Anggota Komisi II DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias, dalam rapat optimalisasi infrastruktur guna mendukung swasembada pangan yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Jumat (13/11/2026). Anos menegaskan bahwa target swasembada pangan nasional mustahil tercapai jika infrastruktur pendukung pertanian yang telah menelan anggaran besar justru dibiarkan terbengkalai tanpa pengelolaan yang jelas.
Dalam rapat tersebut, Anos mengkritik keras kondisi sejumlah embung yang mangkrak dan gagal memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tani. Ia mendesak Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku agar lebih serius mengalokasikan perhatian serta perawatan berkala, sekaligus memastikan kebutuhan pemeliharaan infrastruktur air mendapat prioritas dalam alokasi APBN Tahun Anggaran 2027.
Selain mendesak optimalisasi embung yang sudah ada, Anos juga menyoroti pentingnya perencanaan pembangunan infrastruktur air yang disesuaikan dengan karakteristik geografis Maluku, seperti di kawasan potensial pertanian Kairatu hingga Waihatu, serta wilayah Seram Utara. Ia turut menuntut kejelasan pemeliharaan kawasan Bendungan Way Apu di Pulau Buru serta progres pembangunan Bendung Waigeren agar investasi negara benar-benar berdampak nyata bagi peningkatan produktivitas pertanian di daerah.
(infovalid.news – tya)


