Infovalid.news (DKI Jakarta) – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai penyerahan kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada daerah, melainkan harus diiringi dengan upaya sistematis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan di tingkat lokal.
Dalam berbagai kesempatan strategis, termasuk saat mengulas dinamika kepemimpinan politik dan tata kelola pemerintahan, Wamendagri menyampaikan sejumlah poin penting, di antaranya:
- Keseimbangan Kapasitas Pemimpin: Kepemimpinan politik maupun birokrasi di daerah dituntut untuk tidak sekadar memiliki kemampuan mobilisasi massa (solidarity maker), tetapi juga harus diimbangi dengan kecakapan manajerial, administratif, serta adaptibilitas yang tinggi dalam menghadapi kompleksitas pelayanan publik.
- Efektivitas Desentralisasi: Besarnya kewenangan yang dilimpahkan melalui otonomi daerah tidak akan berdampak optimal terhadap kesejahteraan rakyat apabila tidak ditopang oleh kapabilitas kepala daerah dan jajaran birokrasi yang handal dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
- Pembinaan Menyeluruh: Penguatan kepemimpinan daerah harus dibangun secara komprehensif—mulai dari proses kaderisasi politik yang berintegritas, peningkatan tata kelola pemerintahan, hingga pendampingan teknis yang berkelanjutan—sehingga penyelenggaraan otonomi daerah dapat berjalan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
(infovalid.news – es/ tya)
